Terkait Penandatanganan Surat Berimplikasi, Pimpinan Alat Kelengkapan Dan Bamus DPRD Jeneponto Kunker Di Biro Hukum Dan Biro Pemprov Sulsel

  • Whatsapp

JENEPONTO, PETIRNEWS.ID – Pimpinan, dan alat kelengkapan serta Badan Musyawarah DPRD Jeneponto melakukan Konsultasi dan koordinasi terkait tentang penandatangan surat yang berimplikasi Hukum di Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Pemrov. Sulsel.

Anggota DPRD Jeneponto di terima mewakili Kepala Biro Pemerintahan Pemprov. Sulsel, kemarin rabu, 17 september 2020 jam 10. 35 wita, JAKA menyampaikan bahwa terkait polemik masalah yang terjadi di internal pimpinan DPRD Jeneponto terkait tentang penandatangan surat berimplikasi hukum.

Disampaikan bahwa sepanjang ketua dprd masih ada dan mengikuti rapat maka merupakan kewajibannya untuk melakukan penandatanganan sebab Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait Ketua dprd belum dicabut walaupun itu sedang berperkara di PTUN sebab perkara di PTUN bukan menggugurkan SK Gubernur yang ada selama ini

Konsultasi ini juga di lakukan di Biro hukum hari ini kamis 17 September 2020 jam 11.00 wita di terima oleh kepala biro hukum pemprov sulsel, ini dilakukan untuk mengakhiri polimik di internal pimpinan dprd jeneponto dimana selama ini Ketua dprd Hj. Salmawati Paris, SE dengan alasan jabatan Ketua DPRD sedang berproses hukum di PTUN Makassar yang menyebabkan ada keraguan hukum terkait yang akan ditandatanganinya selama ini.

Biro Hukum Sulsel menyampaikan, bahwa sepanjang SK Gubernur Sulsel belum dicabut terkait jabatan Ketua DPRD Jeneponto, Hj. Salmwati, SE maka sepanjang itu pula masih kedudukannya sebagai Ketua DPRD secara hukum@humasdprdjeneponto.

Syarifuddin awing

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *